Facebook 5 Mai 2010 Prahara Budaya Sebenarnya Pekan Raya Sekitar Prahara Budak Budaya (8) Oleh : A.Kohar Ibrahim AWAL mulanya perbincangan di Apsas berkenaan dengan persoalan apresiasi sastra, mempersoalkan apa-mengapa- Tendens yang kontra atau menentang Pramoedya jelas sekali peran yang dibawakan oleh sosok Manikebuis macam Taufiq Ismail, yang dalam perbincangan di Apsas dibawakan oleh Ikranegara. Dalam kaitan inilah tampil Hasan Aspahani yang dengan bangga menyajikan postingannya dengan menyiar-ulang tulisannya yang semula disiar di Blognya. Postingan yang mengkait-cantelkan sajak penyair Mawie Ananta Jonie berjudul « Kunanti Bumi Memerah Darah » dengan Yang menggelitik saya, terutama sekali, nada kebanggaan Hasan dengan bukti postingannya yang bersumber dari buku Taufiq Ismail dan D.S. Moeljanto : Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk, Mizan, Cetakan ke-4 1995. Maka jika diperhatikan telah beberapa kalinya buku ini dicetak ulang, dan dari salah satu contoh betapa buku tersebut dijadikan bahan kajian, tak urung fakta terebut memperkuat rasa maklum saya betapa perannya. Peran pengaruhnya terhadap pembaca umumnya, khususnya generasi muda dalam memahami sejarah kebudayaan Indonesia. Sejalan dengan itu, adanya kenyataan bahwa selama sekian puluh tahun mereka disajikan produk budaya Orbais lainnya macam film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C Noer tahun 1984, film wajib tayang di layar TV tiap 30 September sampai 1998. Tambahan pula, selama sekian puluh tahun kaum pelajar dijejali mata pelajaran sejarah hasil rekayasa penguasa OrBa semata ! Maka dari itu tidaklah terlalu sukar untuk memahami bahwa di dalam masyarakat cukup banyak orang yang ngelindur, bahkan ketularan penyakit jiwa atau paranoia ala OrBa. Sesungguhnya, meskipun kami dalam keadaan terpinggirkan dan terbungkam, tidaklah berarti kami buta dan tuli terhadap situasi kebudayaan di Tanahair. Pun kami tidak hanya berpangku tangan saja ketika mendapat serangan-serangan dari kaum Manikebuis dan mereka yang berada di atas angin. Serangan dari mereka -- yang menurut istilah Pramoedya – berada di kantong kekuasaan OrBa. Mereka yang dengan secara bebas menerapkan « politik adalah panglima » (berpanglimakan politik rezim OrBa paranoia) yang dengan segala sarana yang mereka miliki untuk kiprah sekalian melakukan serangan-serangan secara sepihak. Iya. Memang iya. Dan saya ulang bilang tanpa bosan-bosan, bahkan di dmasa kegelap-pengapan yang luarbiasa pun kami masih senantiasa eksis. Eksistensi yang terbuktikan dengan berkarya dan mengupayakan penerbitan sekuat bisa. Sekalipun hanya sekadar pertanda eksistensi kami itulah. Begitulah, dan dengan itulah, antara lain kami mereaksi terbitan macam « Prahara Budaya » Taufiq Ismail dan D.S. Moeljanto itu. Kami pernah menurunkan naskah yang bertanda-tangan penulis I. Sartika berjudul : « Prahara ? » Bisalah dimaklumi, disebabkan oleh satu dan lain hal, kalau esai yang tertera pada halalam 23-49 Majalah Kreasi N° 25 Th 1989-96 itu, belum sempat disimak Hasan Aspahani. Oleh karena itulah, sebagai pelengkap bahan pertimbangan, maka dalam kesempatan kalini saya sajikan kembali. * I.Sartika : Prahara ? JIKA buku ini dimaksudkan hanya sebagai dokumentasi saja terhadap peristiwa-peristiwa yang telah ikut membuat sejarah dalam pergolakan meneruskan dan memenangkan revolusi nasional Indonesia, rasanya buku ini patut diterima dengan tangan terbuka dan hati yang lega. Walaupun persoalan-persoalan yang didokumentasi itu tidak lagi relevan dan umumnya sudah kedaluwarsa. Juga seandainya buku itu tidak punya maksud-maksud yang terselubung dan didorong oleh latar belakang dan motif yang subtil disiratkan, rasanya buku ini tak perlu ditanggapi. Tapi itulah yang terjadi. Buku ini menjadi tendensius, bukan saja oleh judulnya, tapi juga oleh sindrom pikiran dari kedua orang penyuntingnya, yang masih tergayut pada trauma masa lalu dan telah merupakan semacam obsesi yang nampak-nampaknya selalu kambuh. Buku itu bernama « Prahara Budaya » -- upaya dokumentasi dari dua orang karyawan pengarang D.S. Moelyanto dan Taufiq Ismail. Sensasional dan menggemparkan nama buku itu. Betapa tidak, karena prahara berarti ada badai atau topan, dan di bumi kebudayaan lagi. Orang dipancing untuk membayangkan sesuatu yang mengerikan, suasana porak-porandanya budaya yang disapu binasa oleh kekuatan laju angin. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing berserakan, rintihan manusia terluka dan mayat-mayat bergelimang darah, persis seperti Alptraum Iwan Simatupang dalam surat-menyuratnya kepada Larto yang juga dipetik dalam buku itu. Tetapi begitu kita membuka tiga halaman buku tersebut, dalam kata « Pengantar Penerbit » yang diutarakan oleh Parna Hadi, tahulah kita bahwa itu hanyalah prahara dalam otak kebencian, bahwa itu hanyalah « prahara dalam gelas ». Parna Hadi hanya melukiskannya sebagai « zaman yang gemuruh, gegap gempita dengan semboyan-semboyan, slogan dan yel-yel, karya dan atraksi kesenian … untuk menarik perhatian, menghimpun dan mempengaruhi Sebagai varian dari penilaian Parna Hadi itu kita lebih cenderung untuk menyebutkan « zaman yang gemuruh » itu sebagai pekan raya, ketimbang prahara. Betapa tidak. Memang sebuah pekan-raya debat dan polemik yang seru dan meriah, di mana dipertontonkan akrobatik kata-kata, sulap-menyulap paparan yang tersurat di balik maksud yang tersirat, banyol-lawakan sentil dan kritik di pojok-pojok, atraksi sembur-menyembur api dari hati yang panas berminyak geram, marah atau panik karena tersinggung, gimnastik jungkir-balik pengakuan dan pengingkaran, ikrar dan manifes, diirngi reklame riuh dari stan-stan pajangan yang melengking-lengking Meriah sekali memang ! Bagi mereka yang berdada lapang dan tidak sempit pikiran, situasi itu merupakan kesempatan melakukan olahraga berpikir yang hasilnya acap memancing senyum. Zaman itu seharusnya bisa berlangsung sebagai proses pematangan demokrasi di bawah semboyan « biar beribu bunga mekar bersama », seandainya tidak dikendalai dan dirusakkan oleh tindakan-tindakan administratif, berupa larangan-larangan dan ritul-ritulan yang lebih banyak merugikan proses tersebut daripada menguntungkannya. Parna Hadi secara baik memaparkannya : « Kelompok kiri mendukung humanisme realisme atau realisme-sosialisme (baca komunisme), dan kelompok kanan mendukung humanisme-universal Apa yang terjadi dalam kancah kebudayaan waktu itu hanyalah kepanjangan Perang Dingin antara Blok Timur pimpinan Uni-Soviet dan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat. » (hal.11-12) Sebagai latar adegan Taufiq memfokuskan kameranya pada situasi masyarakat dan ekonomi ketika itu, katanya : « Sementara itu orang-orang Sungguhpun begitu Taufiq lupa membidikkan kameranya pada sisi-sisi gelap yang berlindung dimana kehidupan rakyat yang morat-marit itu bukan saja akibat mismanagement dari pemerintahan presiden Sukarno, tetapi juga dan terutama akibat sabotase ekonomi yang dilakukan oleh pihak jenderal yang mengangkangi perusahaan-perusaha Suasana pekan-raya yang diiringi oleh drumband, « pesta-pesta olah raga, konferensi-konferen Duilah praharanya ! Syukurlah, apa yang dibayangkan secara dramatis sebagai « prahara » itu tidak sampai mengakibatkan korban nyawa, malah « tidak satu orang pun dari kaum manikebuis itu terkena lecet kulitnya, tidak kehilangan satu lembar kertas pun, » kata Pram. Lanjutnya : « Pertentangan Manikebu dan pihak kami dulu, tidak lain cuma soal polemik. Memang keras, tapi tak sampai membunuh, ' Karena tak ada keseraman seperti yang ingin dibayangkan sebagaimana lazimnya dalam prahara, maka dimuatlah surat-suratan antara Iwan Simatupang dan Larto, yang dalam demam khayalnya meracau tentang « kepala-kepala siapa yang segera harus digorok guilotin… mayat-mayat yang bakal bergelimpangan… darah-darah kering di gedung-gedung pembantaian… » (hal.389) Dan karena ini hanyalah khayalan konyol dari Iwan Simatupang saja, maka oleh Taufiq Ismail terpaksa diimport realitas luar-negeri sebagai latar pengandaian untuk menambah-seramkan « prahara » itu dengan lukisan « … debu reruntuhan mengendapkan darah kering Eropa Timur, padang Tien An Men dan tengkorak Killing Fields yang menggunduk di belantara Kamboja yang nyeri … » (hal.29) Tapi mengapa sampai begitu jauh mencari kasusnya ? Sampai ke Eropah, Cina dan Kamboja ? Padahal kasus yang mengerikan sedang terjadi di tanah-air sendiri ? Supaya pas dengan skenario, bukan ? Karena kasus di luar-negeri itu adalah akibat ulah orang komunis, sedangkan kasus yang di tanah-air adalah akibat ulah « our military friends » , sebuah identitas yang diberikan oleh CIA. Sebagai ilustrasi baiklah disodorkan di sini kasus pembunuhan di Suliki yang terjadi pada tahun 1958 dengan cara mendinamit kamp tawanan orang-orang pro-komunis dengan korban ratusan orang ; di Situjuh, pembunuhan dilakukan dengan cara menghujani bangsal tempat tinggal dengan granat-granat, tembakan-tembakan bazoka, senapan mesin, dan kemudian dibakar setelah disirami sebelumnya dengan bensin. Ini baru di Sumatra Barat yang dilakukan atas perintah Letkol Achmad Husein, Ketua « Dewan Banteng ». Belum lagi korban-korban yang jatuh di Sumatra Utara oleh « Dewan Gajah », di Sumatra Selatan oleh « Dewan Garuda », di Sulawesi Selatan oleh « Dewan Manguni ». Dalam kasus-kasus itu juga gugur seniman-seniman Lekra ! Ini tidak termasuk dalam skenario untuk menyeramkan « prahara », bukan ? Akhirnya Taufiq sadar, lalu secara tersipu-sipu dia menyelipkan : « Di negeri kita sendiri bukannya tidak ada pengalaman traumatis, yang tidak selalu dapat diucapkan ? » Hmm ! Tidak selalu dapat diucapkan ? Mengapa ? Karena pelaku-pelaku dari « pengalaman traumatis » itu adalah pihak mereka sendiri, bukan dari pihak kami, karena pihak kami yang dipogrom dan jadi korban. Dan hal ini terjadi segera setelah zaman « prahara » yang selalu mereka rintihkan itu, menyusuli peristiwa tragedi nasional G-30S. Di atas pacuan gelombang kemenangan, pihak mereka yang selalu berbuih-buih mulutnya membela visi « humanisme universal » dan mendabik dada sebagai pancasilais, justru membabati ratusan ribu nyawa lawan-lawannya secara kalap, dengan yel-yel yang merdu di telinga mereka : « Seratus ribu jiwa untuk setiap jenderal yang terbunuh ! » Lalu berlangsunglah progrom yang luar biasa mengerikan, sebuah holokaus Indonesia, yang diterima sesudah Perang Dunia Kedua. 3) Beratus-ribu jiwa yang dibunuh, « selain semata-mata berdasarkan balas-dendam adalah juga merupakan hukuman k o l e k t i f dan pula yang samasekali tanpa proses pengadilan. Ini adalah endlösung ala Nazi Jerman seratuss persen yang berwatak tanpa pandang bulu, tanpa ratio, tanpa perasaan hukum dan tanpa perasaan kemanusiaan, serta yang semata-mata oleh irasionalisme paranoia anti-komunis. Anda tidak perlu ragu-ragu menyembelih mahluk bernama manusia komunis sebanyak yang anda mampu, tidak perlu bertanya apa kesalahan mereka, dan tidak perlu bertanya apakah mereka ikut membunuh para jenderal atau tidak. Penyembelihan atas mereka adalah halal, dan bahkan akan membuka pintu buat anda untuk masuk ke syorga, sepanjang yang anda sembelih itu adalah komunis-komunis dan massa pengikut mereka, atau sepanjang mereka adalah keluarga-keluarga komunis atau keluarga massa pengikut mereka, termasuk anak-anak dan para bayi… » « Dalam irasionalisme dan kebengisan, holokaus Indonesia tidak kalah dari holokaus Eropah, di bawah rezim teror Nazi Jerman. Orang-orang komunis adalah mahluk-mahluk sub-human dan pembunuh-pembunuh mereka supra-human. Kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, pemuda, pelajar, mahasiswa, seniman dan para sarjana diburu-buru dan dibantai hanya karena mereka komunis, atau menjadi anggota dari salah satu ormas, yang berafiliasi dengan PKI. Perempuan-perempuan telah diburu dan dibantai hanya karena mereka sub-human-komunis, atau menjadi anggota dari salah satu ormas, yang berafiliasi dengan komunis, atau karena menikah dengan seorang komunis. Demikian juga anak-anak dan bahkan para bayi yang masih melekat di dada sang ibunda, juga harus dibantai atau harus ikut bersama ibunda menanggung siksa dan duka –derita di penjara, hanya karena nasib mereka telah mentakdirkan mereka dilahirkan oleh ayah-ibu yang sub-human – komunis. » 4) Ini bukan lagi sensasi « prahara » Taufiq Ismail dan D.S. Moelyanto, tapi benar-benar holokaus nasional kita yang menegakkan bulu roma. Ini bukan lagi igau-racau Iwan Simatupang tapi benar-benar sebuah progrom babarisme yang diprakarsai oleh jiwa-jiwa yang terhimpit dendam dan kebencian. Bukankah semua nama seniman kiri, komunis atau tidak, yang tercantum dalam buku « Prahara Budaya », orangnya telah dikejar-kejar, dibunuh, dipenjarakan, disiksa sampai cacat, dilarang beredar buku-bukunya sampai sekarang, dirampoki rumah dan harta-bendanya atau dibuang ke pulau Buru, dibuang di sana dengan kerja-paksa belasan tahun lamanya ? Dan ini tak perlu disinggung dalam penuturan « Prahara Budaya », bukan ? Seboleh-bolehnya dan selekas-lekasnya dilupakan, kecuali yang merupakan kasus « Prahara Budaya » itu ! Tidakkah pihak-pihak yang masih ngelindur ini memiliki sedikit saja kejujuran seperti Goenawan Moehamad, salah seorang penanda tangan Manifes Kebudayaan, yang kemudian menyatakan : « Kini memang harus diakui, bahwa pengganyangan seperti itu (maksudnya pengganyangan seperti yang didokumentasi « Prahara Budaya » -- pen.) belum sebanding dengan apa yang ditanggungkan para penulis dan cendekiawan pro-komunis setelah hancurnya PKI secara keras dan berdarah beberapa waktu setelah tahun 1965 ». 5) Kita tahu, mengapa mereka « tidak selalu dapat mengucapkan », dan bahkan tidak mau mengucapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tahun 1965 itu, karena dapat diduga maksud gelap dari buku ini adalah untuk mengimbangi holokaus Indonesia ini dengan sebuah dokumentasi yang dipilih bahan-bahannya dan disusun begitu rupa dengan komentar-komentar yang tendensius, sehingga menimbulkan kesan dan pesan : Itulah prahara yang dibuat oleh orang-orang Lekra dan kawan-kawannya, jadi pantaslah mereka dibunuhi, disiksa, dipenjarakan dan dibuang ! Difitnah sampai sekarang, lewat buku ini ! Dan bukankah pada epilog buku ini sekali lagi Taufiq memunculkan OH aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis/PSI, teman tipikalnya itu, yang berteriak : « Hei, kesempatan nih Bung, ayo kita balas gasak mereka ! » (hal.418) Hmm ! Suatu anjuran yang simpatik, bukan ? Dan barangkali juga salah satu unsur yang mendorong terbitnya buku ini. Dengan mendramatisasikan situasi kebudayaan pra-1965, yang merupakan sisi lain dari buku ini, mereka mencoba mengalihkan ke pihak orang-orang pro-komunis, beban jiwa dan perasaan bersalah mereka terhadap masaker dan progrom barbarisme yang telah mereka perbuat pada pasca-1965. Polemik adalah tetap polemik, bagaimanapun kasar dan kerasnya dia tetap di atas kertas, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapat kesempatan untuk menyerang dan bertahan seperti yang dibuktikan oleh dokumentasi buku « Prahara Budaya » iru. Polemik adalah dialog dari dua pihak, karena itu tak bisa dituduh teror mental atau teror psikis dari satu pihak saja, seperti yang selalu dikampanyekan dewasa ini, apalagi untuk disertakan dengan teror fisik yang dilakukan pihak Manikebu bersama militer pada pasca-1965. Jika buku ini mau disebut sebuah dokumentasi, maka ia merupakan dokumentasi yang tendensius dan jauh dari lengkap. Banyak peristiwa penting yang hanya bagian-bagian atau kasus-kasus, yang menguntungkan saja dipetik, sedangkan yang lainnya yang juga merupakan peristiwa besar tapi merupakan antipode dari maksud buku ini, diabaikan. Maksud buku ini adalah untuk mendiskreditkan orang-orang pro-komunis dalam apa yang dinamakan zaman « prahara ». Maka itu perlu disinggung masalah Peristiwa Madiun. Komentarnya : « Kita masih ingat bagaimana PKI mengingkari Pemberontakan Madiun 1948 yang menusuk RI dari belakang semasa kita dikepung Belanda, ketika mereka mengkhianati kepemimpinan proklamator Soekarno-Hatta, yang tiga tahun kemudian mereka sulap dan putarbalikkan menjadi « Provokasi Madiun ». (hl.7) Mitos Pemberontakan Madiun ini telah berulangkali dmau dijejalkan kepada kita, walaupun kasus tersebut telah dijawab tuntas oleh PKI semasa jayanya. Jika kasus ini telah disulap dan diputarbalikkan, mengapa Drs. Mohammad Hatta menolak dipanggil sebagai saksi pada bulan November 1954, ketika kasus ini diangkat ke pengadilan, sehingga D.N. Aidit tidak jadi dituntut ? Padahal Mohammad Hatta sendiri bisa bertindak sebagai pendakwa, kenapa tidak ? Sebaiknya Taufiq sebelum bergenit-genit dengan prasangkanya ini membaca dulu literatur begitu banyaknya yang sudah membahas masalah ini, yang bukan berasal dari PKI. Ambillah umpamanya ulasan David Charles Anderson (« The Military Aspects of the Madiun Affair » atau R. Kreutzer ( « The Madiun Affair : Hatta's Betrayal of Indonesia's First Social Revolution » ) hanya untuk menyebut beberapa nama dari sekian banyak alasan, supaya pikiran bisa bebas dari gelitik prasangka yang berkurap kebencian. Jika Peristiwa Madiun dipersoalkan dalam buku ini, mengapa sama-sekali tidak disinggung peristiwa Pemberontakan DI/TII, PRRI-Permesta yang lebih banyak meminta korban dan dalam skala yang lebih besar dari Peristiwa Madiun ? Juga menarik perhatian dan mengherankan kita, mengapa sebagai dokumentasi, penyunting buku ini tidak memuatkan salinan telegram, yang dikirim oleh wakil-wakil Manikebu, yang menurut Goenawan Mohamad telah mengetok kawat meminta maaf kepada presiden Sukarno atas pelarangan Manifes Kebudayaan, kalau tidak salah dua kali ? 6) Mengapa yang disunting hanya berita « H.B.Jassin dan kawan-kawan minta bimbingan presiden », yang dimuat dalam « Berita Republik » , 22 Mei 1964 ? (hal.368 dan 372) Perlukah wajah telegram itu disembunyikan, karena dirasakan sebagai « tindakan menistakan diri » ?, dan dilansir saja sambil lalu dengan mencuplik berita Watak plintat-plintut ini juga bisa kita jejaki pada halaman-halaman buku ini atau membandingkannya dengan sikap mereka dewasa ini. Di satu halaman kita digagahi oleh kesimpulan Tim Riset Manifes Kebudayaan yang menyatakan « … yang sangat menyolok ialah, bahwa mereka tidak pernah mengetahui Manifes setuju dengan Nasakom » (akronim dari Nasionalisme- Slagorde Manifes Kebudayaan mengikrarkan : « 1. Ke dalam negeri tidak membenarkan adanya suatu yang berkecenderungan menuju ke arah kediktatoran dalam bentuk dan manifestasi apapun juga, karena setiap kediktatoran meninggalkan Demokrasi Gotong-Royong. 2. Ke luar negeri tidak membenarkan tuntutan-tuntutan teritorial dalam segala bentuk dan menifestasinya, seperti umpamanya ekspansionisme, imperialisme, kolonialisme, dan sebagainya. » (hal.329) Jajaran ke-1 itu sebenarnya ditujukan pada dugaan, bahwa kaum kiri yang dipimpin oleh presiden Sukarno akan menang dan akan ditegakkan diktatur proletariat atau yang mengarah-arahi kediktaturan itu. Tidak dinyata, bahwa yang menang adalah kaum kanan dan yang naik panggung kekuasaan adalah diktatur militer Suharto, yang mereka sanjung sebagai pemerintahan Orde Baru. Sukarno yang pernah dipuja-puja sebagai Pemimpin Besar Revolusi tiba-tiba dituding sebagai tiran. Sebaliknya manipulator Supersemar Suharto yang tiran disanjung sebagai « Bapak Pembangunan ». Jajaran ke-2 ditujukan pada dugaan, bahwa dalam konfrontasi dengan Malaysia, Kalimantan Utara akan dicaplok oleh pemerintah Sukarno, dan itu membahayakan strategi imperialisme Amerika. Yang tak diduga mereka, bahwa kemudian pemerintah Orde Baru lah yang melakukan ekspansionisme dan mencaplok pulau Timor-timur. Mereka diam seribubasa, dan bahkan Rendra, seorang penanda-tangan Manifes Kebudayaan terang-terangan menyetujuinya. 7) Jika mau ditelusuri tema-tema pokok perdebatan yang dipolemikkan itu, seperti : - Benarkah Manifes Kebudayaan tidak direkayasa untuk menandingi Manipol ? - Benarkah kaum Manikebu menganggap Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan mentaati semua ajaran revolusionernya ? - Benarkah Manikebu dalam prakteknya menolak politik sebagai panglima ? - Benarkah mereka tidak menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, - Dan lain-lainnya lagi yang telah dipertahankan mereka dengan pengakuan membenarkan secara tegar pada pra-1965, tapi kemudian mengingkarinya pada pasca-1965 baik dalam bentuk yang vulgar, maupun subtil. Dengan begitu tereksposlah kemunafikan mereka. Buku « Prahara Budaya » yang dimaksud mendokumentasi bagaimana 'hitam'nya pihak Lekra dkk dan bagaimana 'putih'nya pihak Manikebu ternyata tidak mencapai tujuannya, karena buku ini lebih banyak secara jelas mendokumentasi bagaimana hipokritnya mereka, terutama jika dibandingkan dengan sikap dan perbuatan mereka sesudah tahun 1965. Agaknya kekecewaan seperti inilah yang telah menyebabkan sebagian dari mereka yang jujur dan benar-benar bermaksud baik akhirnya memalingkan muka dari Manikebu. Jika ditilik dengan seksama sekurang-kurangnya ada dua faktor yang melatar-belakangi terbitnya buku ini, yaitu 'perasaan ketakutan' dan 'perasaan bersalah' . Takut « Kalau nanti suasana berubah, bisa-bisa orang-orang bekas Lekra/PKI itu, memutarbalikkan lagi apa yang terjadi pada tahun 60-an itu. » (hal.7) Sudah terasa pada mereka, bahwa demokrasi yang sekarang ini ditindas oleh penguasa Orde Baru, berkat makin gencarnya rakyat menuntut dipulihkannya demokrasi, akhirnya akan menang, dimana orang boleh bebas bicara dan mengeluarkan pendapat, dan angkatan muda kembali menyelidiki secara ilmiah dan tidak tendensius, apa sebenarnya yang terjadi pada masa « prahara » yang selalu dikenangkan kembali oleh pihak Manikebu dengan segala trauma dan rintihan. Ketakutan terhadap orang-orang bekas Lekra itu, sebenarnya tidak beralasan, karena orang-orang ini sudah tidak punya kesempatan lagi untuk membela diri dalam forum yang bebas, layak dan luas, akibat cekalan yang tidak pernah longgar-longgarnya, sebagian dari meraka sudah dibunuhi, yang lainnya sudah bermatian, banyak yang cedera dan cacat lahir-batin, karena disiksa, dipenjarakan, dibuang, diteror sampai sekarang sebagai orang « tak-bersih-diri », yang kartu penduduknya masih dicap E.T. Yang masih hidup sudah pada tua-tua, banyak yang sakitan dan uzur, itupun masih dikejar-kejar, dibayangi gerak-geriknya, diperas keluarganya dengan berbagai macam insinuasi, fitnah dan ancaman, dibungkam suaranya untuk membela diri terhadap tuduhan dari fakta-fakta yang sudah diputarbalikkan. Buku ini yang merupakan usaha untuk mendramatisasi peristiwa-peristiwa kebudayaan pada tahun 60-an dengan maksud membuat ekuivalensi antara apa yang mereka tudingkan kepada pihak Lekra, dengan apa yang dilakukan pihak Manikebu segera setelah tragedi G-30S. Perasaan bersalah yang mengiringi hidup mereka, karena telah ikut dalam kampanye balas-dendam yang berdarah itu rupanya telah mengakibatkan semacam obsesi jiwa yang harus terus-menerus diterapi dengan « membela diri dan membela diri tanpa ada serangan sambil merintihkan kesakitannya masa lalu », seperti yang didiagnosis oleh Pram. 8) Sesudah sepintas lalu meninjau isi buku ini, kita juga sampai pada kesimpulan versi Hersri yang secara cekak-aos menilai : « Betapa tidak ketulungannya itu buku Prahara Budaya dari D.S. Moelyanto dan Taufiq Ismail ». 9) Sungguh pun begitu harus diakui bahwa buku « Prahara Budaya » ini lebih tinggi setingkat mutunya dan lebih subtil dalam menyamarkan maksud-maksud jahatnya daripada Buku Putih « Gerakan 30 September » keluaran Sekretariat Negara Orde Baru. Prahara ? Ah, bagai menepuk air di dulang, yang terpercik muka sendiri. September 1995. Catatan : 1) Baca buku « Tragedi Manusia dan Kemanusiaan », oleh M.R. Siregar, penerbit Tapol, The Indonesian Human Rights Campaign, London, 1995, hal.152, 164 dan 196. 2) Dikutip dari 3) Ibid 1), hal.212 sampai 330. 4) Ibid, hal.220 dan 222. 5) « Kesusastraan dan Kekuasaan » oleh Goenawan Mohamad, terbitan PT Pustaka Firdaus, Jakarta 1993, hal.13. 6) Ibid. 7) Majalah « Forum Keadilan » no.4, 11 Juni 1992. 8) Ibid. 2) 9) Wawancara Hersri dengan wartawan Jos Wibisono dari Radio Nederland, dikutip dari majalah « Kreasi » no.24 1995, hal.29-30. * Bloknota Sekitar Prahara Budak Budaya ini akan disambung dengan mengutarakan soal yang dipersoalkan lainnya. *** (15.11.08) Catatan: SPBB (8) Disiar pertama milis Apresiasi Sastra/Apsas, dan beberapa situs lainnya seperti Bekasinews.com, ACI dan ABE-Kreasi Multiply Site 15.11.2008: http://16j42. Siar ulang Facebook: 5 Mai 2010. Biodata A.Kohar Ibrahim: http://16j42. |
-----------------------
Art & Culture Indonesia (ACI) peduli pada pengembangan seni budaya Nusantara warisan nenek moyang kita. Warna-warni dan keragaman seni budaya Indonesia adalah anugerah terindah yang kita miliki. Upaya menyeragamkan dan memonopoli kiprah seni budaya Indonesia dalam satu pemahaman harus kita tentang mati-matian hingga titik darah penghabisan.
No comments:
Post a Comment